Era Orde Baru dalam sejarah Indonesia, yang berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998, merupakan periode yang unik dalam lanskap politik negara. Di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, sistem kepartaian mengalami penyederhanaan yang signifikan. Dari banyaknya partai politik yang ada sebelumnya, kemudian disederhanakan menjadi hanya tiga partai politik saja. Tiga partai ini memiliki peran yang signifikan dalam dinamika politik dan sosial pada masa itu. Artikel ini akan membahas secara mendalam mengenai sejarah, peran, dan dampak dari tiga partai politik tersebut selama era Orde Baru.

Latar Belakang Pembentukan Tiga Partai

Sebelum membahas lebih jauh mengenai ketiga partai tersebut, penting untuk memahami latar belakang mengapa sistem multipartai yang sebelumnya ada kemudian disederhanakan. Pada masa pemerintahan Orde Lama di bawah Presiden Soekarno, Indonesia menganut sistem multipartai yang memungkinkan banyak partai politik untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Namun, hal ini seringkali menyebabkan instabilitas politik karena perbedaan ideologi dan kepentingan antar partai yang sulit disatukan.

Pada tahun 1966, setelah terjadinya peristiwa Gerakan 30 September (G30S), Soeharto mengambil alih kekuasaan dan memulai era Orde Baru. Salah satu tujuan utama dari Orde Baru adalah menciptakan stabilitas politik dan pembangunan ekonomi. Untuk mencapai tujuan ini, pemerintah merasa perlu untuk menyederhanakan sistem kepartaian. Pemerintah beranggapan bahwa terlalu banyak partai politik hanya akan menyebabkan perpecahan dan menghambat pembangunan.

Pada tahun 1973, melalui serangkaian proses dan negosiasi, pemerintah berhasil menggabungkan berbagai partai politik yang ada menjadi hanya tiga kekuatan politik. Tiga partai politik tersebut adalah:

1. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
2. Golongan Karya (Golkar)
3. Partai Demokrasi Indonesia (PDI)

1. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) lahir dari fusi atau penggabungan berbagai partai politik berbasis agama Islam. Pembentukan PPP ini merupakan bagian dari upaya pemerintah Orde Baru untuk menyederhanakan sistem kepartaian di Indonesia. Beberapa partai Islam yang bergabung dalam PPP antara lain Nahdlatul Ulama (NU), Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), dan Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti). Tujuan utama dari penggabungan ini adalah untuk menciptakan satu wadah politik yang representatif bagi umat Islam di Indonesia.

Sejarah Pembentukan

Proses penggabungan partai-partai Islam ini tidaklah mudah. Masing-masing partai memiliki sejarah, ideologi, dan basis massa yang berbeda. Namun, dengan pendekatan yang intensif dan mediasi dari pemerintah, akhirnya kesepakatan dapat dicapai. Pada tanggal 5 Januari 1973, PPP secara resmi dideklarasikan sebagai partai politik. Deklarasi ini menandai babak baru dalam sejarah politik Islam di Indonesia.

Ideologi dan Program

Sebagai partai yang berbasis agama Islam, PPP mengusung nilai-nilai Islam dalam platform politiknya. Partai ini memperjuangkan penerapan syariat Islam dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Namun, dalam konteks Indonesia yang majemuk, PPP juga menekankan pentingnya toleransi dan kerukunan antar umat beragama. Program-program PPP meliputi bidang pendidikan, ekonomi, sosial, dan budaya yang semuanya dijiwai oleh nilai-nilai Islam.

Peran dalam Pemilu Orde Baru

Selama masa Orde Baru, PPP selalu menjadi peserta aktif dalam setiap pemilihan umum (Pemilu). Meskipun tidak pernah memenangkan mayoritas suara, PPP selalu berhasil meraih sejumlah kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Perolehan suara PPP bervariasi dari pemilu ke pemilu, tergantung pada berbagai faktor seperti isu-isu politik yang berkembang, kinerja partai, dan dukungan dari basis massa.

Tantangan dan Kontroversi

Sebagai partai yang berbasis agama Islam, PPP seringkali menghadapi berbagai tantangan dan kontroversi. Salah satu tantangan utama adalah bagaimana menyeimbangkan antara aspirasi umat Islam dengan kepentingan nasional yang lebih luas. Selain itu, PPP juga seringkali dituduh sebagai partai yang eksklusif dan kurang inklusif terhadap kelompok-kelompok minoritas. Namun, PPP selalu berusaha untuk mengatasi tantangan-tantangan ini dengan cara menjalin dialog dan kerjasama dengan berbagai pihak.

2. Golongan Karya (Golkar)

Golongan Karya (Golkar) berbeda dengan PPP dan PDI karena bukan merupakan hasil fusi dari partai-partai politik. Golkar awalnya dibentuk sebagai sebuah sekretariat bersama (Sekber) dari berbagai organisasi fungsional seperti organisasi petani, buruh, pemuda, dan lainnya. Sekber Golkar ini kemudian menjadi kekuatan politik yang dominan selama masa Orde Baru.

Transformasi dari Sekber menjadi Kekuatan Politik

Pada awalnya, Golkar tidak dimaksudkan sebagai partai politik. Tujuannya adalah untuk mengakomodasi berbagai kelompok fungsional dalam pembangunan nasional. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, Golkar semakin terlibat dalam politik dan akhirnya menjadi kekuatan politik yang sangat berpengaruh. Transformasi ini didukung oleh pemerintah Orde Baru yang melihat Golkar sebagai alat untuk mencapai stabilitas politik dan pembangunan ekonomi.

Ideologi dan Program

Golkar mengusung ideologi pembangunanisme, yaitu keyakinan bahwa pembangunan ekonomi dan sosial adalah kunci untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan. Partai ini menekankan pentingnya stabilitas politik, persatuan nasional, dan pembangunan yang berkelanjutan. Program-program Golkar meliputi berbagai bidang seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan lainnya. Selama masa Orde Baru, Golkar berhasil mencapai banyak keberhasilan dalam pembangunan ekonomi, meskipun juga menuai kritik terkait isu-isu seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Dominasi dalam Pemilu Orde Baru

Selama masa Orde Baru, Golkar selalu memenangkan mayoritas suara dalam setiap pemilihan umum (Pemilu). Kemenangan ini tidak lepas dari dukungan pemerintah yang sangat kuat. Golkar memiliki sumber daya yang melimpah dan akses yang luas ke media massa. Selain itu, Golkar juga mampu memanfaatkan birokrasi pemerintah untuk memobilisasi dukungan dari masyarakat. Dominasi Golkar dalam politik Indonesia selama masa Orde Baru sangatlah kuat sehingga seringkali dianggap sebagai partai penguasa.

Kritik dan Kontroversi

Dominasi Golkar dalam politik Indonesia selama masa Orde Baru tidak lepas dari berbagai kritik dan kontroversi. Golkar seringkali dituduh sebagai alat kekuasaan pemerintah yang represif dan otoriter. Selain itu, Golkar juga dituduh melakukan praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang merugikan negara. Kritik-kritik ini semakin meningkat menjelang berakhirnya era Orde Baru pada tahun 1998.

3. Partai Demokrasi Indonesia (PDI)

Partai Demokrasi Indonesia (PDI) merupakan hasil fusi dari berbagai partai politik nasionalis dan non-agama. Pembentukan PDI ini juga merupakan bagian dari upaya pemerintah Orde Baru untuk menyederhanakan sistem kepartaian di Indonesia. Beberapa partai yang bergabung dalam PDI antara lain Partai Nasional Indonesia (PNI), Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI), Partai Kristen Indonesia (Parkindo), Partai Katolik, dan Murba. Tujuan utama dari penggabungan ini adalah untuk menciptakan satu wadah politik yang representatif bagi kelompok nasionalis dan non-agama di Indonesia.

Sejarah Pembentukan

Proses penggabungan partai-partai nasionalis dan non-agama ini juga tidaklah mudah. Masing-masing partai memiliki sejarah, ideologi, dan basis massa yang berbeda. Namun, dengan pendekatan yang intensif dan mediasi dari pemerintah, akhirnya kesepakatan dapat dicapai. Pada tanggal 10 Januari 1973, PDI secara resmi dideklarasikan sebagai partai politik. Deklarasi ini menandai babak baru dalam sejarah politik nasionalis di Indonesia.

Ideologi dan Program

Sebagai partai yang berbasis nasionalisme, PDI mengusung nilai-nilai Pancasila dalam platform politiknya. Partai ini memperjuangkan persatuan nasional, demokrasi, dan keadilan sosial. Program-program PDI meliputi bidang pendidikan, ekonomi, sosial, dan budaya yang semuanya dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. PDI juga menekankan pentingnya pembangunan yang merata dan berkelanjutan.

Peran dalam Pemilu Orde Baru

Selama masa Orde Baru, PDI selalu menjadi peserta aktif dalam setiap pemilihan umum (Pemilu). Namun, perolehan suara PDI selalu berada di bawah Golkar dan PPP. PDI seringkali mengalami berbagai hambatan dan tekanan dari pemerintah. Meskipun demikian, PDI tetap mampu mempertahankan eksistensinya sebagai salah satu kekuatan politik di Indonesia.

Perpecahan dan Munculnya Megawati Soekarnoputri

Pada pertengahan tahun 1990-an, PDI mengalami perpecahan internal yang signifikan. Perpecahan ini disebabkan oleh intervensi pemerintah yang berusaha untuk menggulingkan Megawati Soekarnoputri dari kursi ketua umum partai. Megawati, yang merupakan putri dari Presiden Soekarno, memiliki basis massa yang kuat dan popularitas yang tinggi. Namun, pemerintah merasa khawatir dengan popularitas Megawati dan berusaha untuk mengendalikan PDI. Perpecahan ini mencapai puncaknya pada peristiwa Kudatuli (Kerusuhan Dua Puluh Tujuh Juli) pada tahun 1996, yang menandai titik balik dalam sejarah PDI dan menjadi salah satu faktor yang mempercepat jatuhnya Orde Baru.

Dampak dan Warisan Tiga Partai

Keberadaan tiga partai politik selama era Orde Baru memiliki dampak yang signifikan terhadap perkembangan politik dan sosial di Indonesia. Sistem kepartaian yang disederhanakan ini berhasil menciptakan stabilitas politik, tetapi juga membatasi partisipasi politik masyarakat. Golkar sebagai partai penguasa berhasil mencapai banyak keberhasilan dalam pembangunan ekonomi, tetapi juga menuai kritik terkait isu-isu seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

PPP sebagai partai yang berbasis agama Islam berhasil memperjuangkan aspirasi umat Islam, tetapi juga seringkali menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan antara kepentingan agama dan kepentingan nasional. PDI sebagai partai yang berbasis nasionalisme berhasil mempertahankan eksistensinya sebagai salah satu kekuatan politik, tetapi juga mengalami perpecahan internal dan tekanan dari pemerintah.

Warisan dari tiga partai politik ini masih terasa hingga saat ini. Setelah jatuhnya Orde Baru pada tahun 1998, sistem multipartai kembali diberlakukan di Indonesia. Namun, pengalaman selama masa Orde Baru telah membentuk lanskap politik Indonesia dan mempengaruhi perkembangan partai-partai politik yang ada saat ini.

Kesimpulan

Tiga partai politik pada masa Orde Baru, yaitu PPP, Golkar, dan PDI, memiliki peran yang signifikan dalam sejarah politik Indonesia. Meskipun sistem kepartaian yang disederhanakan ini berhasil menciptakan stabilitas politik, tetapi juga membatasi partisipasi politik masyarakat. Warisan dari tiga partai politik ini masih terasa hingga saat ini dan mempengaruhi perkembangan partai-partai politik yang ada di Indonesia. Memahami sejarah dan peran dari ketiga partai ini penting untuk memahami dinamika politik Indonesia secara keseluruhan.